Posting pekerjaan

Pergolakan Lembaga Legislatif dan Eksekutif Kab Takalar

Seputartakalar.com,– Momentum rapat paripurna interpelasi di Kantor DPRD Takalar pada 02 Oktober 2020 menuai perhatian yang serius.

Momentum tersebut secara tidak langsun mengemuka bahwa hubungan antara legislator dan eksekutor di Kab Takalar sedang tidak akur.

Sebelumnya, DPRD sengaja mengundang tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang dibuktikan langsung foto undangan yang beredar di media sosial.

Sejumlah masyarakat tidak ingin melewatkan momentum yang tidak biasa tersebut, sehingga ribuan massa hadir langsung seperti hendak mengepung kantor DPRD Takalar demi menyaksikan langsung proses rapat paripurna interpelasi.

Adapula sejumlah organisasi yang turut merespon momentum ini dengan menggelar aksi unjuk rasa sebelum dan pada hari H rapat paripurna interpelasi dengan tuntutan yang cukup gegabah seperti Copot Bupati Takalar.

Tampak sejumlah aparat polisi, TNI, dan satpol pp berjaga-jaga di setiap sudut sekitaran kantor DPRD yang siap mengamankan massa, bila ada yang berani bersikap represif. Lantas mengarah kemanakah dinamika politik yang terjadi sekarang ini di Kabupaten Takalar? Penulis berharap, bagaimanapun ujungnya nanti.

Semoga kepentingan masyarakat yang di bawa pada pergolakan ini, bukan malah kepentingan individu atau kepentingan kelompok tertentu.

Pengajuan hak interpelasi disinyalir sebagai bentuk  pengawasan DPRD Kabupaten Takalar terhadap kinerja Bupati Takalar selama tiga tahun memangku jabatan.

Sebagaimana Udang-undang  MD3 Pasal 371 ayat 2 menyatakan Hak Interpelasi ialah hak DPRD Kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/walikota mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun dari ke-30 anggota DPRD di Kabupaten Takalar, tidak semua menghendaki adanya hak interpelasi. Pada mulanya, ada tiga partai yang menginisiasi  digulirkannya hak interpelasi yakni PKS, PKB dan Nasdem.

Berdasar pada ungkapan Ketua DPRD, Darwis Dg Sijaya menjelaskan hak interpelasi digagas karena beberapa kebijakan Bupati Takalar yang kurang diterima oleh masyarakat , antara lain soal mutasi ASN yang dilakukan secara berulang-ulang, Pejabat Kepala desa yang cukup lama, bahkan Tidak mematuhi putusan PTUN untuk pengembalian aparat desa, Intervensi penganggaran dana desa, jual beli jabatan, dokumen APBD yang tidak tepat waktu, dan terakhir soal transparansi anggaran dana covid19 yang hingga saat ini dianggap masih perlu dipertanyakan.

Sekaitan dengan perihal ini, banyak yang beranggapan Fokus DPRD hanya pada pengajuan hak Interpelasi untuk saat ini, lalu bagaimana dengan pembahasan anggaran perubahan yang telah lewat tempo? Ini yang sangat disayangkan oleh sejumlah tokoh di Kab Takalar.

Dprd seolah mengabai pada anggaran pembahasan dan Belanja Daerah perubahan  tahun 2020 (APBD-P), padahal hal ini tidak kalah penting untuk segera dibahas karena menyangkut kepentingan rakyat , melansir dari bukamatanews.id Nasrullah Sijaya, Mantan Ketua DPD Nasdem Takalar mengecam sikap anggota DPRD yang tidak berupaya membahas APBD Perubahan. Ia menuturkan APBD Perubahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak boleh dijadikan instrument politik. Apalagi hanya untuk kepentingan kelompok.

Hemat dari penulis, kemana fungsi lembaga yudikatif di Kab Takalar? Mengapa bukan lembaga tersebut yang memproses sejumlah perkara yang diperhitungkan DPRD sesuai tupoksinya yakni tak lain sebagai lembaga yang mengawal sekaligus menghakimi perkara yang menyeleweng dari aturan.

Sehingga, pembahasan APBD Perubahan bisa menjadi prioritas DPRD terlebih dahulu sebelum mengajukan hak interpelasi bila sudah jelas temuan bukti.

Selanjutnya, hal yang dipersoalkan oleh banyak element masyarakat  ialah ketidakhadiran Bupati Takalar pada rapat paripurna interpelasi karena alasan tiba-tiba sakit.

Padahal, media retorika.id dalam rilisnya telah menyoroti langsung Bupati Takalar bersama beberapa orang pengikutnya terlihat sedang bersantai-santai di Lapangan Makkatang Dg Sibali pagi itu menjelang sidang Hak Interpelasi digelar.

Namun hingga pada pukul 2 lewat , hanya PLT Sekda yang hadir di tengah-tengah sidang Paripurna Interpelasi. Sehingga, Hasil rapat interpelasi memutuskan dilanjutkan ke tahap hak angket DPRD, Sebab PLT Sekretaris Daerah yang hadir dianggap tidak mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan DPRD artinya DPRD menolak penjelasan yang diberikan oleh pelaksana sekretaris daerah.

Ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang memutuskan hasil rapat paripurna interpelasi dilanjutkan ke angket.

Namun, sehari setelah rapat paripurna interpelasi, dilansir dari media seputar takalar ditemui  telah ada beberapa legislator misalnya dari Nasdem dan PAN yang menarik diri sebagai pengusul hak angket  sesuai perintah pimpinan wilayah dari masing-masing partai tersebut. Ini membuktikan di DPRD nyatanya telah terbagi-bagi gerbong kepentingan. Antara gerbong yang bersikeras mempertahankan pemerintahan SK-HD dan gerbong yang mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, pada saat dilaksanakannya rapat paripurna hak interpelasi hanya 19 anggota DPRD yang hadir, selebihnya tidak muncul di ruang sidang.

Akhir tulisan ini, penulis berharap seluruh element hendak mengawal dengan baik dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Takalar , semata-mata atas nama kepentingan rakyat. Apalagi yang memiliki tupoksi menyangkut keputusan pengajuan hak angket ini. Tak jarang segelintir oknum menjadikan momentum ini sebagai alat menghasut kesana-kemari pejabat yang terlibat di dalamnya, sehingga sangat rawan pertukaran kepentingan bahkan uang setan yang tentunya akan berdampak pada kepercayaan publik dalam hal ini masyarakat Kabupaten Takalar. Sebagaimana Mahfud MD memperingatkan “Tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan”.

Penulis : Susi Susanti (Kabid Pemberdayaan Perempuan Pengurus Besar Hipermata)

Total Views: 230 ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *