Bupati Takalar Ajak DPRD Perkuat Sinergi Hadapi Tantangan Fiskal Daerah

Seputartakalar.com — DPRD Kabupaten Takalar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang dilanjutkan dengan jawaban Bupati Takalar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, dan dihadiri Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, pimpinan serta anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala OPD, dan para camat, Selasa 7 Juli 2026 di Ruang Rapat Lt. 2 DPRD Takalar.

Dalam pandangan umumnya, seluruh sembilan fraksi DPRD menyatakan dapat menerima Ranperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Meski demikian, fraksi-fraksi juga memberikan sejumlah masukan, di antaranya terkait peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendidikan, kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan DPRD. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah.

“Kabupaten Takalar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kelima kalinya. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan” ujarnya Bupati.

Di sisi lain, Daeng Manye mengakui kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan. Dengan PAD sekitar Rp189 miliar dan kebutuhan belanja wajib yang mencapai hampir Rp500 miliar, ditambah pengurangan alokasi anggaran lebih dari Rp210 miliar pada 2026, pemerintah daerah dituntut lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan.

“Pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada bantuan pusat. Kita harus terus membuka peluang investasi, mengembangkan potensi daerah, dan memperkuat kolaborasi agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Ia berharap masukan dari seluruh fraksi menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan pembangunan, sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD demi menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat Takalar.