Forkopimda Takalar Perkuat Sinergi Intelijen, Bupati Daeng Manye Tekankan Deteksi Dini Cegah Konflik Sosial

SEPUTARTAKALAR.COM — Pemerintah Kabupaten Takalar terus memperkuat upaya menjaga stabilitas keamanan daerah melalui sinergi lintas instansi. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertajuk “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah” yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (16/7/2026).

FGD dibuka oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, didampingi Wakil Bupati Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, serta Sekretaris Daerah Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom. Turut hadir Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar mewakili Kapolres, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, dan camat se-Kabupaten Takalar.

Dalam arahannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu, ia mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk terus memperkuat koordinasi, membangun komunikasi yang intensif, serta mengoptimalkan pertukaran informasi guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan sejak dini.

Menurutnya, forum seperti FGD tidak cukup hanya dilaksanakan sebagai kegiatan seremonial, tetapi perlu menjadi wadah koordinasi yang berlangsung secara berkala sehingga setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat dipetakan, dibahas bersama, dan ditangani sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap arus informasi di media sosial. Ia menilai penyebaran informasi yang tidak lengkap atau belum terverifikasi sering kali memicu kesalahpahaman hingga berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

“Keamanan daerah menjadi syarat utama agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Daeng Manye.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar, Muhammad Hasbi, menjelaskan bahwa FGD difokuskan pada penguatan koordinasi intelijen antarinstansi sebagai langkah memperkokoh sistem kewaspadaan daerah.

Ia menyebutkan terdapat tiga fokus pembahasan, yakni mempererat koordinasi intelijen terpadu, memetakan potensi konflik sosial di setiap kecamatan, serta merumuskan strategi pencegahan yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

“Forum ini diharapkan melahirkan langkah konkret, bukan sekadar bertukar pandangan, sehingga stabilitas keamanan daerah tetap terjaga,” katanya.

Dalam sesi pemaparan, Polres Takalar mengangkat dua isu yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama, yakni potensi konflik lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang diperkirakan meningkat setelah musim panen tebu, terutama berkaitan dengan proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

Selain itu, perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Laikang juga menjadi pembahasan. Kepolisian menilai langkah cepat Pemerintah Kabupaten Takalar dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat mampu meredam berbagai kesalahpahaman yang sempat berkembang terkait proyek tersebut.

Untuk mendukung kelancaran pembangunan, Polres Takalar mendorong agar sosialisasi terus melibatkan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan agar informasi yang diterima masyarakat lebih komprehensif dan tidak mudah dipengaruhi informasi yang keliru.

Di sisi lain, Dandim 1426/Takalar mengingatkan bahwa aktivitas tambang ilegal dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman yang harus diantisipasi karena berpotensi memicu konflik sosial sekaligus mengganggu keamanan daerah.

Menurutnya, penguatan deteksi dini harus dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat, penyelesaian persoalan melalui pendekatan mediasi, serta koordinasi yang semakin solid antarinstansi.

Terkait persoalan lahan PTPN, Dandim mendorong percepatan penyelesaian administrasi perpanjangan HGU agar tidak menimbulkan ruang bagi munculnya klaim sepihak. Ia juga mengusulkan dialog yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan pihak terkait sebagai upaya mencari solusi yang berkelanjutan.

Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, turut mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut. Menurutnya, keamanan dan kondusivitas wilayah merupakan modal penting dalam menarik investasi, memberikan kepastian bagi dunia usaha, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, sistem pertukaran informasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat dideteksi lebih cepat, dianalisis secara bersama.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama seluruh unsur Forkopimda menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dalam penguatan intelijen daerah, pencegahan konflik sosial serta menjaga stabilitas keamanan.