Bupati Takalar Minta Pencairan Dana Operasional Non Siltap Tahap II Segera Ditindaklanjuti

SeputarTakalar.com,— Pemerintah Kabupaten Takalar terus berupaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan lancar, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan desa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua untuk periode April hingga Juni.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Takalar, Parawansa, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Takalar, Muh. Rifai, dengan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, di ruang kerja Bupati Takalar, Senin (24/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua APDESI Takalar menyampaikan kondisi serta kebutuhan pemerintah desa terkait pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua. Dukungan anggaran tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas pemerintahan desa, khususnya agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilaksanakan secara maksimal.

Menanggapi hal itu, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye meminta Kepala BPKD Takalar Muh. Rifai untuk segera menindaklanjuti proses pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Arahan tersebut sekaligus menunjukkan perhatian Pemerintah Kabupaten Takalar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Bupati berharap persoalan operasional tidak menjadi kendala bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain persoalan anggaran, Bupati Daeng Manye juga mengingatkan seluruh kepala desa agar menjaga kekompakan dan membangun soliditas dalam menjalankan pemerintahan di wilayah masing-masing.

Menurutnya, kepala desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi, kerja sama, dan kebersamaan antar kepala desa maupun dengan seluruh perangkat pemerintahan desa perlu terus diperkuat.

“Pak Desa harus selalu solid dalam menjalankan pemerintahan di desanya, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesan Bupati Daeng Manye.

Ia menambahkan bahwa perhatian pemerintah terhadap desa bukan hanya diwujudkan melalui dukungan anggaran, tetapi juga melalui penguatan tata kelola pemerintahan serta kerja sama seluruh aparatur desa. Setiap unsur pemerintahan desa diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dengan percepatan tindak lanjut pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap kedua, diharapkan kegiatan pemerintahan desa dapat berlangsung tanpa hambatan dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Pemerintah Kabupaten Takalar juga terus mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat pembangunan dari tingkat desa sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.